Ir. Juanda, dahulu hanya jalan setapak, kini jadi ujung tombak perekonomian masyarakat

Gambar : id.wikipedia.org

Jalan Ir. Juanda membentang diantara jalan raya bogor kelurahan cisalak kecamatan sukmajaya disisi timur, sampai jalan margonda kelurahan kemiri muka, kecamatan Beji disisi barat sepanjang 4 KM.

Dahulu jalan Ir. Juanda hanya jalan kecil yang digunakan sebagai perlintasan jalur pipa gas milik pertamina. Namun seiring dengan perubahan status Kota Administratif Depok menjadi Kotamadya Depok serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat, Maka diperlukan percepatan pembangunan akses jalan yang diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Jalan yang diresmikan pada hari rabu, 3 Desember 2003 oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno. Peresmiannya kala itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Menkimpraswil didampingi Walikota Depok H. Badrul Kamal, Sekretaris Jenderal Dep.Kimpraswil Ir. Budiman Arif, Direktur Tata Perkotaan dan Perdesaan Ir. Patana Rantetoding dan DPRD Depok serta pejabat Instansi terkait. Saat ini berbagai pusat perkantoran berjejer di sepanjang jalan yang membentang dari barat ke timur ini, sehingga setiap harinya jalan ini tak pernah sepi dari lalu-lalang kendaraan.

Siapa sih Ir. Juanda? Sampai beliau menghiasi uang Rp 50.000,- ini dia sedikit profil beliau. Bernama lengkap Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja. Adalah perdana Mentri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir dengan masa jabatan 9 April 1957 – 6 Juli 1959, lahir di Tasikmalaya 14 Januari 1911 – meninggal di Jakarta 7 November 1963 pada umur 52 tahun yang dikarenakan serangan jantung, dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963 beliau diangkat sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional.

Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam konvensi hukum laut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).