Pemerintah AS: Facebook dan YouTube Dituding Sebarkan Misinformasi Vaksin Covid-19

MANCANEGARA, INFODEPOK.NET - Ketegangan Pemerintah AS dengan perusahaan media sosial belum mereda. Presiden Joe Biden sempat menyebut Facebook sebagai pembunuh. Kini, Gedung Putih menuding Facebook dan YouTube sebagai pihak yang bertanggungjawab atas maraknya informasi salah tentang vaksin Covid-19.

Ilustrasi

Dikutip dari Kompas.com. Pemerintah Amerika Serikat menilai upaya Facebook dan YouTube untuk memberantas penyebaran misinformasi tidak maksimal. Seorang pejabat senior di Gedung Putih mengatakan Facebook dan YouTube tidak konsisten dalam penegakan aturan terhadap dalam menangani misinformasi ini. Ia menganggap, Facebook dan YouTube seharusnya bisa memutuskan hal apa saja yang memenuhi syarat agar sebuah konten untuk dianggap sebagai misinformasi.

Namun, Gedung Putih menilai kinerja kedua media sosial ini tidak memuaskan. "Facebook dan YouTube ... adalah hakim, juri, dan eksekutor terkait apa yang terjadi di platform mereka. Mereka harus bisa menilai pekerjaan rumah mereka sendiri," kata pejabat Gedung Putih. Facebook sendiri telah membubuhkan label di setiap unggahan terkait Covid-19 yang ada di platformnya maupun anak perusahaannya, termasuk Instagram. Namun, agaknya upaya itu belum cukup bagi Gedung Putih.

Ketegangan Pemerintah AS dengan perusahaan media sosial belum mereda. Presiden Joe Biden sempat menyebut Facebook sebagai pembunuh. Kini, Gedung Putih menuding Facebook dan YouTube sebagai pihak yang bertanggungjawab atas maraknya informasi salah tentang vaksin Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah AS juga menyoroti beberapa informasi yang dinilai harus masuk kategori misinformasi. Misalnya, informasi yang mengklaim bahwa vaksin tidak efektif, adanya chip mikro yang tertanam di dalam vaksin, dan dampak buruk vaksin terhadap kesuburan wanita.

Sebelumnya, juru bicara Joe Biden dan ahli bedah umum kenamaan AS, Viviek Murthy, mengatakan bahwa meluasnya informasi keliru terkait vaksin membuat pemerintah semakin sulit mengendalikan pandemi dan menyelamatkan nyawa warganya.

Menurut laporan dari Pusat Penanggulangan Kebencian Digital (CCDH), ada 12 akun anti-vaksin yang menyebarkan hampir dua per tiga misinformasi yang merajalela di platform online. Enam dari 12 akun disebut masih aktif mengunggah kiriman di YouTube. "Kami ingin melihat usaha yang lebih lagi dari semua pihak untuk menghambat penyebaran informasi yang tidak akurat dari akun-akun tersebut," jelas perwakilan Gedung Putih.

(RV/ID)