INFODEPOK.NET
Papua merupakan Propinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat dan dunia Internasional. Parahnya, keindahan Papua kurang diimbangi dengan pemberitaan citra positif di dunia.
Seperti munculnya pertanyaan terkait apakah ada pelanggaran HAM berat di Papua ? Menanggapi hal itu Duta Besar Senior Pamong Papua Michael Manufandu menepis isu tersebut. Dirinya menegaskan tidak ada pelanggaran HAM dan diskriminasi di Papua.
"Jadi, tidak ada itu pelanggaran HAM di Papua. Kalau ada banyak militer ke Papua itu adalah pergantian militer. Pergantian ini selalu terjadi 3-4 kali dalam setahun,"ujarnya dalam Webinar Papua Podcast yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia (PETI).
Michael mengungkapkan, kedatangan militer ke Papua dikarenakan adanya kontrol dari Militer untuk menjaga perbatasan dan dalam jumlah besar.
Menurutnya, pengawasan dari pihak keamanan baik menjalankan tugas operasi atau teritorial sebagai kegiatan rutinitas.
"Kalau ada yang bilang ada kasus human abuse yang sering adalah masalah kriminal. Kalau dari yang disebut separatis jumlahnya kecil paling 70-an orang atau dibawah 100 orang. Mereka mengganggu sekolah, orang kampung dll.
"Kebetulan saat menjalankan aksinya kebetulan terjadi di wilayah orang militer, jadi itu biasa," terangnya.
Dia menegaskan, tidak ada diskriminasi dalam hukum di Papua. Menurutnya, semua sama dan tidak ada pengecualian atau diskriminasi. Apalagi, lanjutnya, banyak putra Daerah yang menduduki jabatan strategis di Papua.
Ia mencontohkan, adanya perwira bintang tiga di TNI, Polri, Jaksa, Gubernur, Bupati sampai kebawah atau Kepala Desa merupakan asli orang Papua.
"Sehingga, ada Forum Kordinasi Pimpinan Daerah dibicarakan. Mulai dari masalah ekonomi, politik, sampai isu HAM dibicarakan.
Dalam hal ini diatasi oleh putra Papua. Jadi, kalau ada kasus itu hanya dibesar-besarkan saja,"paparnya.
Dikatakannya, di masa Pemerintahan saat ini semua kesempatan diberikan seluas-luasnya bagi orang Papua. Diantaranya, dibukanya kesempatan 1000 orang untuk masuk TNI, BUMN dan lainnya. Bahkan, ada 200 orang diplomat di Kemlu yang merupakan orang Papua yang ditempatkan di berbagai tempat. Seperti adanya Dubes Perempuan di New Zealand itu dari Papua dan lainnya.
"Artinya kesempatan saat ini terbuka lebar silahkan mau jadi apa, Bupati, Gubernur dan lainnya. Tinggal mengikuti saja aturannya ketika masuk di dalamnya," tandasnya.
Papua Podcast Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia (PETI). DR. Michael Manufandu, MA Duta Besar Senior Pamong Papua. Penanggap dari Pieter Tesch Human Right Expert, Chelsea Hamilton young professional accountan, John Smith International student UK.
RED/ID
Posting Komentar untuk "Tak ada Pelanggaran HAM dan Diskriminasi di Papua"